Kamis, 12 Mei 2016

MoU Posbakumadin dan Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb

Bantuan Hukum untuk Warga Binaan
MoU POSBAKUMADIN dan RUTAN Kelas IIB Tanjung Redeb

 TANDA TANGAN: Ketua Posbakumadin beserta Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, menandatangani MoU, Rabu (11/5).


TANJUNG REDEB - Bertempat di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, sekitar pukul 10.00 Wita, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) melakukan perjanjian kerja sama melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU), dengan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb, guna memberikan bentuan hukum terhadap warga binaan di rutan.


Dalam kegiatan tersebut, Ketua Posbakumadin dan Kepala Rutan menjelaskan maksud dan tujuan MoU tersebut, di hadapan petugas rutan serta warga binaan. Sehingga seluruh warga binaan mengerti akan fungsi Posbakumadin yang direncanakan juga akan berkantor di rutan.


Ketua Pimpinan Cabang, Posbakumadin Tanjung Redeb, Pius Pati Molan, mengatakan MoU ini bertujuan untuk memudahkan warga binaan berkonsultasi terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selian itu, tim Posbakumadin bisa memberikan pemahaman hukum terhadap warga binaan yang ada di rutan tersebut.


“Tujuannya jelas agar warga binaan bisa berkonsultasi dengan kami terkait kasus yang mereka hadapi. Selain itu, kita harus beri pemahaman hukum kepada mereka mulai dari awal hingga menuju persidangan,” ungkapnya kepada Berau Post, kemarin.

Dikatakannya, bantuan hukum diberikan secara gratis kepada seluruh warga binaan yang kurang mampu. Sehingga mereka tidak kesulitan untuk memikirkan siapa pendamping mereka dalam menghadapi kasus yang mereka jalani.


“Kita utamakan warga binaan yang ekonominya kurang. Untuk menapatkan bantuan hukum ini sendiri, kita pastikan mereka memiliki indentitas dan juga surat keterangan tidak mampu,” bebernya.


Pius menambahkan, dalam undang-undang sudah jelas dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat bantuan hukum. Namun, jika bantuan hukum hanya diberikan saat persidangan, itu dianggap kurang efektif. Sehingga perlu adanya pelayanan yang bisa lebih mendekatkan para terdakwa dengan para pembantu hukum.


“Kalau saat ini, kita akan menempatkan anggota untuk berada di rutan guna menerima sedikit apapun informasi dari para warga binaan ini,” terangnya.

Pius berharap dengan adanya evaluasi tim Posbakumadin beberapa bulan ini, bisa menjadi tolok urkur, sehingga pembelaan bagi para warga binaan lebih profesional dan lebih maksimal.


Di tempat yang sama, Kepala Rutan Kelas IIB Teguh Pamuji, menambahkan dengan adanya MoU tersebut, bisa menjadi sarana bagi warga binaan untuk mendapat bantuan hukum dalam persidangan. Ini menjadi hal yang penting saat mereka tak memiliki biaya untuk membayar para pembantu hukum.


“Kita harap, dengan adanya MoU ini, warga binaan kita bisa memanfaatkannya dengan baik dengan berkonsultasi kepada mereka. Selain itu, semoga mereka ke depannya bisa mendapat keadilan hukum,” pungkasnya. (*/ded/udi)